DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.
LatarBelakang
2.
RumusanMasalah
BAB II PEMBAHASAN
Pengertian ijtihad
Urgensi dan kedudukan ijtihad
Dasar hukum ijtihad
Fungsi
ijtihad
Lapangan
ijtihad
Syarat-syarat
seorang mujtahid
Tingkatan-tingkatan
ijtihad
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Alhamdulillah, bahwa
hanya dengan petunjuk dan hidayah-Nya makalah ini dapat terselesaikan dan
sampai dihadapan para pembaca yang berbahagia. Semoga kiranya memberikan
manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Pada era globalisasi dan informasi saat ini, yang ditandai semakin menipis dan
hilangnya batas pemisah antara nilai-nilai dan lingkungan budaya bangsa, yang
diikuti dengan kecendrungan bentuk nilai budaya yang bersifat universal,
tanpaknya studi tentang ijtihad ini sangan urgen sekali dalam kehidupan kita
saat ini, baik dalam kalangan Islam sendiri maupun diluar islam pada umumnya.
Suatu kenyataan yang
tak dapat dipungkiri, bahwa nilai-nilai dan system budaya yang ada dilingkungan
umat Islam telah kehilangan daya dinamikanya dan menjadi mandek, sehingga tidak
mampu mewujudkan peran dan fungsinya sebagai rahmatan lil’alamin.
Sebagaimana pepatah megatakan tiada gading yang tak retak, maka makalah ini pun
tentunya tiada terbebas dari kekurangan dan kelemahan didalamnya. Namun penulis
berusaha untuk meminimalkannya. Untuk itu penulis minta maaf yang
sebesar-besarnya dan mengharap tegur sapa serta saran-saran penyempurnaan, agar
kelemahandan kekurangan yang ada tidak sampai mengurangi nilai dan manfaatnya
bagi perkembangan Islam pada umumnya, Amin.
Rumusan Masalah
1.Pengertian
ijtihad
2.Urgensi dan kedudukan ijtihad
3.Dasar hukum ijtihad
4.Fungsi ijtihad
5.Lapangan ijtihad
6.Syarat-syarat seorang mujtahid
7.Tingkatan-tingkatan ijtihad
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN IJTIHAD
Kata Ijtihad secara
etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun
pikiran. Seperti dikemukakan Imam Ghazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada
hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak di sebut berijtihad jika
hanya mengangkat hal-hal yang ringan, seperti mangangkat sebiji sawi.
Menurut Abu Zahrah
yang dimaksud dengan ijtihad adalah “mencurahkan seluruh kemampuan secara
maksimal, baik untuk meng-istinbat-kan hukum syara’, maupun dalam
penerapannya”. Dari definisi ini, ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu
ijtihad untuk membentuk atau meng-istinbat-kan hukum dari dalilnya dan ijtihad
untuk menerapkannya. Menurut Abu Zahrah, ijtihad bentuk pertama itu unntuk
meng-istinbat-kan hukum dari dalilnya. Menurut jumhur ulama’ Ushul Fiqh, pada
masa tertentu mungkin terjadi kevakuman dari ijtihad seperti ini bilamana hasil
ijtihad di masa lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang
muncul di kalangan umat Islam. Menurut kalangan hanabila, tidak ada satu masa
yang boleh kosong dari kegiatan ijtihad seperti ini karena selalu banyak
masalah-masalah baru yang harus dijawab.
B. URGENSI DAN KEDUDUKAN IJTIHAD
Setiap muslim pada
dasarnya diharuskan untuk berijtihad pada semua bidang hukum dan syari’ah,
asalkan dia mempunyai kriteria dan syarat sebagai seorang mujtahid. Para ulama’
membagi hukum untuk melakukan ijtihad dengan tiga bagian, yaitu :
1.
Wajib ain, yaitu bagi
mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang
terjadi, dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya,
atau dia sendiri mengalami peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya.
2. Wajib Kifayah, yaitu bagi mereka yang
dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap
peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid-mujtahis lainnya. Maka
apabila kesemua mujtiahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka mereka
berdosa semua.
3.
Sunnah, yaitu apabila
melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Abu
Bakar al-Baqilani menyatakan bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan kepada
tajdid (pembaruan) karena setiap periode memiliki ciri sendiri sehingga
menentukan perubahan hukum. Sedang Abd. Al-Syakur dalam “Muslimat al-Tsubut”
mengharuskan ijtihad selalu mengacu pada perubahan dan pembaruan yang bertujuan
mencari kebenaran. Nabi bersabda :
4.
“Sesungguhnya Allah
SWT. mengutus pada umat disetiap ujung periode (seratus tahun)” seoarang yang
membarui agama (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah)
Lebih lanjut, urgensi ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri
yang terbagi atas tiga macam, yaitu :
1.
Fungsi al-ruju’
atau al-i’dah (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber
pokok, yakni Al-Qur’an dan sunnah Shahihah dari segala interpretasi yang
dimugkinkan kurang relevan.
2.
Fungsi Al-Ihya’
(kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat
ajaran Islam agar mampu menjawab dan mengahadapi tantangan zaman, sehingga
Islam mampu sebagai furqon, hudan, dan rahmatil lil’alamin.
3. Fungsi al-Inabah (pembenahan), yakni
membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama’ terdahulu dan
dimungkinkan adanya keslahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang
kini kita hadapi.
Untuk
mengembangkan lembaga ijtihad, maka perlu upaya dan langkah-langkah khusus,
misalnya dengan memasyarakatkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka,
serta menggalakkan bahwa orang Islam tidak harus terikat satu madzhab dan
mengembangkan toleransi dalam bermadzhab dengan cara mencari pendapat yang
paling sesuai dengan kemaslahatan.
C. DASAR HUKUM IJTIHAD
Banyak alasan yang menunjukkan
kebolehan melakukan ijtihad. Antara lain :
1.
Surat An-Nisa’ ayat
59 :
Artinya
: Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Perintah mengembalikan sesuatu yang
diperbedakan kepada Al-qur’an dan sunah, menurut Ali Hasaballah, adalah
peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk
kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan
ayat atau hadits yang baragkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau
berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-qur’an
dan Sunnah Rasulullah.
D. FUNGSI IJTIHAD
Imam Syafi’i ra. (150 H – 204 H), penyusun pertama Ushul
Fiqh, dalam bukunya Ar-Risalah, ketika menggambarkan kesmepurnaan Al-Qur’an
menegasakan : ”Maka tidak terjadi suatu peristiwapun pada seorang pemeluk agama
Allah, kecuali dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk tentang hukumnya”.
Pernyataan Imam Syafi’i diatas, menggambarkan betapa
pentingnya kedudukan ijtihad di samping Al-Qur’an dan Sunnah Rosulullah.
Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadits yang tidak sampai
ke tingkat Hadits Mutawatir seprti hadits ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi
ayat atau hadits yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat
dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan
prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah seperi dengan
qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Hal yang disebut terakhir ini, yaitu
pengembangan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur’an dan Sunnah adalah penting,
karena dengan itu ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang sangat terbatas
jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan ang tidak terbatas
jumlahnya.
E. LAPANGAN IJTIHAD
Para ulama’ Ushul Fiqh sepakat bahwa ayat-ayat atau hadits
Rosulullah yang tidak sudah diragukan lagi kepastiannya (qath’i) datang dari
Allah dan Rosulnya, seperti Al-Qur’an dan hadits mutawatir (hadits yang
diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berbohong), bukan lagi
merupakan lapangan ijtihad dari segi periwayatannya.
Demikian pula para ulama’Ushul Fiqh telah sepakat bahwa
ijtihad tidak lagi diperlukan pada ayat-ayat atau hadits yang menjelaskan hukum
secara tegas dan pasti. Wahba az-Zuhaili menegaskan tidak dibenarkan berijtihad
pada hukum-hukum yag sudah ada keterangannya secara tegas dan pasti dalam
Al-Qur’an dan sunnah. Misalnya kewajiban melakukan sholat lima waktu, kewajiban
berpuasa, zakat, haji, dan lain-lain yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan
sunnah. Adapaun yang menjadi lapangan ijtihad, seperti dikemukakan oleh Abdul
Wahab Khallaf, adalah masalah-masalah yang tidak pasti (zhanni) baik dari segi
datangnya dari Rosulullah, atau dari segi pengertiannya, yang dikategorikan
pada tiga macam :
1.
Hadits Ahad, yaitu
hadits yang diriwayatkan oleh orang atau beberapa orang yang tidak sampai
ketingkat Hadits Mutawatir. Hadits Ahad dari segi kepastian datangnya dari Rosulullah
hanya sampai ketingkat dugaan kuat dalam arti tidak menutup kemungkinan adanya
pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini seorang mujtahid perlumelakkan
ijtihad dengan cara meneliti kebanaran periwayatannya.
2.
Lafal-lafal redaksi
Al-Qur’an atau Hadits yang menunjukkan pengertian lain selain yang cepat
ditangkap ketika mendengar bunyi lafal atau redaksi itu. Ayat-ayat atau
hadits-hadits yang tidak tegas pengertiannya ini menjadi lapangan ijtihad dalam
upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad disini adalah untuk mengetahui makna
sebenarnya yang dimaksud oleh suatu teks. Dan hal ini sering membawa kepada
perbedaan pendapat ulama’ dalam menetapkan hukum.
3.
Masalah-masalah yang
tidak ada teks ayat atau hadits dan tida pula ada ijma’ yang menjelaskan
hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan peranannya yang amat penting dalam
rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-qur’an da
sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya
lewat tujuan hukum, seperti dengan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘uruf,
istishab, dan sanad al-zari’ah. Di sini terbuka kemungkinan luas untuk berbeda
pendapat.
F. SYARAT-SYARAT SEORANG MUJTAHID
Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid
yaitu diantaranya :
1.
Mengerti dengan
makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam al-qur’an baik secara
bahasa maupun menurut istilah syari’at. Tidak perlu menghafal diluar kepala dan
tidak perlu pula seluruh al-qur’an. Seorang mujtahid cukuo mengetahui
tempat-tempat di mana ayat hukum itu berada sehingga mudah baginya menemukan
waktu yang dibutuhkan.
Menurut Imam Al-Ghazali, jumlah ayat-ayat hukum yang perlu dikuasai itu sekitar
500 ayat. Namun pembatasan jumlah ayat-ayat yang dikemukakan oleh Imam
Al-Ghazali sebagian ulama’ tidak menyepakati. Al-Syaukani (w. 1255 H) umpamanya
menyebutkan bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an berlipat ganda dari jumlah
yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu.
2. Mengetahui tentang hadis-hadis hukum
baik secara bahasa maupun penmakaian syara’, seperti yang telah diuaraikan pada
syarat pertama. Seperti halnya Al-Qur’an, maka dalam mascalah hadis juga tidak
mesti di hafal seluruh hadis yang berhubungan dengan hukum, tetapi cukup adanya
pengetahuan di mana hadis- hukum yang dapat di jangkau bilamana diperlukan.
Menurut sebagian ulama misalnya Ibnu- Arabi (w.543 H), ahli tafsir dari
kalangan malikiyah, seperti dinukil wahbah az-zuyhaili, jumlah hadis sekitar
3000 hadis, sedangkan menurut riwayat dari Ahmad bin hambal bahwa hadis-hadis
hukum sekitar 1200 hadis.
3.
mengetahui tentang
mana ayat atau hadis yang telah di-mansukh (telah dinyatakan tidak berlaku lagi
oleh Allah atau Rarul-nya), dan mana ayat atau hadis yang me-nasakh atau
sebagai penggantinya. Pengetahuan seperti ini di perlukan, agar seorang
mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari ayat atau hadis yang sudah dinyatakan
tidak lagi berlaku.
4.
memepunyai
pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma’tentang hukum dan
mengetahui tempat-tempatnya. Pengetahuan ini diperlukan agar seorang mujtashid
dalam ijtihadnya tidak menyalahi hukum yang telah disepakati ulama.
G. TINGKATAN-TINGKATAN IJTIHAD
Abu
Zahra membagi mujtahid kepada beberapa tingkat, yaitu antara lain :
1.
Mujtahid Mustaqil
(independen) yaitu tinkat tertinggi, oleh Abu Zahra disebut juga dengan sebagai
al-Mujtahid fil al-Syar’I, atau disebut juga dengan Mujtahid Mutlaq.
2.
Mujtahid Muntasib,
yaitu mujtahid yang dalam masalah Ushul Fiqh, meskipun dari segi kemampuannya
ia mampu merumuskannya, namun tetap berpegang kepada Ushul Fiqh salah seorang
mujtahid mustaqil, seperti berpegang kepada Ushul Fiqh Abu Hanifah, akan tetapi,
mereka bebas dalam berijtihad, tanpa terikat dengan salah seorang mujtahid
mustaqil.
3.
Mujtahid fil
al-Mazhab, yaitu tingkat mujtahid yangdalam Ushul Fiqh dan furu’ bertaklid
kepada imam mujtahid karena mereka mereka berijtihad meng-istinbat-kan hukum
pada permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku mazhab imam mujtahid
yang menjadi panutannya.meraka tidak lagi melakukan ijtihad pada
masalah-masalah yang telah ditegaskan hukumnya dalam buku-buku fikih mazhabnya.
4.
Mujtahid fi at-Tarjih,
yaitu mujtahid yang kegiatannya buka meng-istinbat-kan hukum tetapi terbatas
memperbandingkan berbagai mazhab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk
mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang
ada, dengan menggunakan metode tarjih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama
sebelumnya. Dengan metode itu, ia sanggup melaporkan dimana kelemahan dalil
yang dipakai dan diman keunggulannya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Demikian
uraian makalah dari kami tentang ijtihad, semoga dapat bermanfaat bagi kita
semua, saran dan kritik senantiasa kita harapkan demi perbaikan makalah ini.
terimakasih.
DAFTAR
PUSTAKA
3. Prof.DR.Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh
Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
4.
Prof.M. Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus,
Jakarta, 1994
